SPPD Staf Disunat Pejabat, Pers Diminta Terlibat Pengawasan

SANANA – Mekanisme pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD mendapat sorotan tajam Bupati kepulauan Sula. Pasalnya, berdasar informasi yang dihimpun, ada temuan manipulasi SPPD yang dilakukan pimpinan dan staf SKPD tertentu. Contohnya, pejabat yang keluar daerah untuk sekali perjalanan kok mangantongi 2 (dua) SPPD.

Bupati Kepulauan Sula AHM, via ponsel mengungkap kekecewaannya terhadap sejumlah pejabat. “Saya harus sampaikan di hadapan kita semua, agar masing-masing mengoreksi diri, dan hal ini tidak boleh terulang. Kalian akan berhadapan dengan pihak berwajib, entah Jaksa, Polisi, atau pemeriksa dari daerah atau BPK,” ujar Bupati.

Sadisnya lagi, kata AHM, ada pejabat yang keluar daerah membawa staf. Harusnya staf tersebut memiliki SPPD dan dana sendiri, tapi pimpinan yang bersangkutan justeru mengambil dana tersebut dan menyerahkan dana perjalanan kepada staf sejumlah yang diinginkan pejabat dimaksud. “Itu namanya memakan haknya orang lain. Kalian telah tidak jujur kepada diri sendiri, juga kepada orang lain,” murka AHM.

Bupati menegaskan, pengelolaan dana di masing-masing SKPD  harus transparan dan akuntabel. Dana perjalanan dinas harus digunakan seefektif mungkin. Sebab, mengaca pada beberapa tahun belakangan ada beberapa pimpinan SKPD yang sengaja memanipulasi SPPD untuk kepentingan diri sendiri. Bupati juga akan meminta Bawasda dan BPK untuk mengaudit dana SPPD secara detail.

Sesuai dengan visi-nya “Semua Untuk Sula”, kepemimpinan periode 2010-2015 ini bakal berlangsung seru dan penuh warna. Seluruh stakeholder di daerah ini diminta partisipasinya mengawal perlaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal.

“Saya inginkan semunya terlibat dalam aktifitas membangun Kepulauan Sula. Keterlibatan yang saya maksudkan adalah keterlibatan konstruktif dan edukatif, guna mengawal proses pembangunan. Hal ini sesuai visi kita semua, yakni Semua Untuk Sula,” demikian pernyataan AHM kepada Posko Malut.

AHM juga mengajak media di Sanana, untuk turut mengawasi jalannya roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pers sebagai salah satu media komunikasi publik harus berperan aktif dalam menginformasikan hal-hal terkait pembangunan daerah ini. Habar Sula harus bisa membantu, terutama dalam pengawasan pembangunan.“Silakan kalian awasi, dan tulis di media anda.

Biar publik tahu seperti apa kinerja pemerintah daerah. Ini yang saya inginkan. Sehingga masyarakat tahu, apakah saya salah memimpin, ataukah pejabat yang tidak mampu berbuat. Nah, kalau itu kondisinya, tentu jadi dasar bagi saya untuk mengambil kebijakan demi kepentingan dan kemajuan daerah ini kedepan,” ujari AHM.(din)