Bupati Klaim Malut Tidak Miskin dan tertinggal

“ AHM Minta Pejabat Kep Sula Jangan Cuma Pintar Bicara”

SANANA, PM--Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus, mengkritisi isi sambutan yang dibuat oleh bagian Bapedda pada acara pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan  (Musrenbang) beberapa waktu lalu di Isda Kepsul. Kritikan itu terkait dengan kata miskin dan daerah Tertinggal dalam pembangunan.

Bupati Kep Sula Ahmad H Mus

Dimana menurunya, bahwa untuk kawasan indonesia timur terutama Maluku Utara, orang yang dikatakan  miskin itu tidak ada, tetapi hanya ada kurang mampu. Alasannya, menurut Bupati adalah Masyarakat Maluku Utara, khusus Kep Sula belum ada yang ditemukan dijalanan mengemis atau diduduk diemperan masjid sambil mengulurkan tangan.”Coba lihat apakah selama ini ada yang meminta-minta sama dengan di luar Maluku Utara. Hingga itu tepanya kita hanya menggunakan kalimat Kurang Mampu,”katanya.

Hingga itu, penggunaan kata ini lebih tepat diberlakukan di daerah jawa dan sumatra. Namun, untuk kawasan indonesia timur sangat tidak layak. Untuk itu, dimintakan kepada para Kepala Daerah di Malut terutama Gubernur Malut dalam musrembang tingkat Nasional nanti harus kita bersatu untuk mengkritisi penggunaan kalimat tersebut.”Kalimat ini tidak pantas untuk dicantumkan di daerah Indonesia timur, pejabat daerah saja sudah tersinggung apalagi rakyat,”tuturnya.

Alasan ditempatkannya kalimat tidak mampu itu disebabkan semua aset terutama perputaran uang atau pantauan secara langsung terhadap daerah minim dilakukan pejabat negara. Jadi wajar, daerah kawasn timur banyak yang kurang mampu, karena pusat perekonomian masih berada di daerah jawa.”Coba kalau uang dan pusat ekonomi itu berada di Malut atau Sanana, tidak mungkin ada yang mengganggur,”cetusnya.

Selain, kata miskin adalah daerah tertinggal dalam pembangunan, dimana menurutnya kalimat ini sama halnya dengan kata miskin, karena kucuran dana  untuk daerah di maluku Utara itu sangat terbatas. Hingga proses pembangunan agak terhambat pada pelaksanaan.”Kita terhambat bukan tertinggal dalam membangunan, karena semua berputar di jawa,”tandasnya.

Untuk itu, dirinya akan melakukan loby terhadap kepala daerah di kawasan timur Indonesia untuk melakukan penolakan terhadap kata-kata tersebut.”Saya akan mengajak mereka untuk menolak kata-kata itu pada Musrembang Nasional nanti. Kalau tidak diterima, maka solusinya meminta jatah perputaran ekonomi dan uang di Kawsan Timur Indonesia,”kata AHM.

Selain persoalan tersebut AHM juga meminta kepada peserta terutama pejabat yang ikut Musrembang Kabupaten diharapkan jangan hanya pintar omong. Padahal, ia menginginkan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa benar-benar meningkatkan etos kerja dengan sungguh-sungguh, untuk kepentingan  pembangunan daerah dan juga dalam pengawasan anak buahnya.“Jadi pejabat pemerintah jangan hanya pintar bicara. Kepintaran harus diaplikasikan untuk peningkatan pembangunan untuk kepentingan rakyat,” tegas Bupati. Bupati menegaskan, bicara perlu, tapi harus sesuai dengan keperluan dan benar-benar dibuktikan di lapangan.

Memang, Bupati seakan gerah dengan beberapa SKPD yang belum mampu menjalankan kegiatan pemerintahan dengan baik dan benar. Terutama untuk administrasi. Beberapa SKPD sering mengalami kesulitan dan bahkan bingung saat ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seperti yang terjadi baru-baru ini. (din)