Dana Pendidikan Gratis Ludes untuk Honor Guru

SANANA, PM – Diduga Dana pendidikan gratis dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tidak untuk kebutuhan murid. Sebagian besar dana itu habis sekolah untuk membayar guru honorer. "Padahal pendidikan gratis tak hanya untuk memberikan insentif bagi tenaga pengajar," kata salah seorang anggota DPRD kep Sula.

Anggota DPRD tersebut mengaku telah menerima sejumlah laporan para warga atas dana yang diperuntukan untuk pendidikan itu, terutama dana BOS yang diduga banyak disunat alias tidak dimanfaatsebagaimana mestinya. Apalagi, sejumlah ketentuan Dana BOS itu ternyata tidak dimanfaatkan misalnya masih ada pungutan untuk uang kursi, pakaian olahraga dan partisipasi dengan alasan kesepakatan.

”Kami masih akan menelusuri persoalan ini, apalagi bupati secara terus-menerus meminta dana pendidikan jangan sampai disunat begitu juga dengan dana ADD,”katanya.

Pernyataan anggota DPRD itu, memang ada benarnya karena hasil temuan media ini hanya ada satu sekolah yang memasang papan nama pengelolaan dana bos di depan sekolah. Sedangkan, sekolah lain persoalan papan nama itu disepelehkan. Dan hal ini dibenarkan oleh Kabid Pendidikan Syamsuddin Ode Maniwi.”memang ada Cuma satu sekolah yang pasang lainnya entah malu atau apa, tetapi kita tetap akan melakukan teguran,”katanya belum lama ini.

Sementara itu, bupati AHM mengatakan kalau dana itu telah ditentukan oleh pusat untuk kegiatan itu, maka jangan ada pemotongan atau pemindahan kegiatan.”Kalau itu dilakukan namanya menyalahi aturan dan Inspektorat serat polisi wajib mengusut,”katanya di depan pendidikan di Isda belum lama ini.

Bahkan, AHM juga mengungkapkan, dana pendidikan gratis kebanyakan untuk pemeliharaan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, bukan untuk proses belajar mengajar.”saya duga ada yang pakai uang itu untuk diluar pendidikan,”cetusnya sambil ditandai dengan senyum khas seorang AHM.

Kepala Dinas Pendidikan  melalui Sekertaris Amiruddin Taralesa, mengatakan dirinya tak bisa membantah kondisi tersebut. Karena itu ia mengharapkan peran semua pihak mengawasi pengelolaan dana pendidikan gratis. "Ada tim pengendali provinsi serta tim pengendali di setiap kabupaten. Tapi itu belum cukup, masyarakat luas bisa ikut mengawasi," katanya. Seraya mengaku dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena masih ada Kepala dinas yang berhak melakukan langkah atas perbuatan para kepala sekolah. (din)