Aksi-aksi
terselubung ini membuat sejumlah kontraktor harus gulung tikar alias menjual
perusahannya kepada pihak lain yang diduga mempunyai koneksi dengan pihak
anggota DPRD dan pimpin SKPD. Selain itu juga dalam mengikuti tender proyek,
para anggota dewan menggunakan perusahaan miliknya yang sudah dialihkan
kepengelolaannya kepada anggota keluarga, juga menggunakan bendera perusahaan
lain.
Bahkan
sumber Posko Malut, dibeberapa SKPD mengaku kalau untuk setiap tender proyek
itu sudah ada pesanan, hingga itu pihaknya juga merasa was-was terhadap
kontraktor
lain yang ikut tender merasa "kalah sebelum berperang" karena oknum
anggota dewan yang ikut tender menggunakan power sebagai anggota dewan untuk
menekan pengelola proyek.”Itu sudah menjadi
rahasia umum kalau anggota DPRD tidak mengikuti tender, misalnya di Diknas itu
hampir dikuasai oleh mereka,”kata sumber yang mengaku dekat dengan kelompok
gedung Hijau Poheya itu.
Sedangkan,
Salah satu kontraktor yang diminta namanya tidak usah dikorankan mengaku
pihaknya tidak
bisa buat apa-apa kalau anggota dewan ikut ambil bagian. Kami hanya berharap
pada keuntungan. Kalau keuntungan berpihak pada kami, ya syukur. Tapi kalau
tidak kami tidak punya kekuatan lain untuk menggugat. Apalagi lobi yang
dilakukan oknum anggota DPRD sangat rapi tanpa ada nota dan lain.”untung-untungan sajalah mas, tapi kalau bisa mereka sudah mempunyai
kedudukan biarkan kontraktor yang bersaing secara sehat dalam tender,”katanya.
Sementara
itu, dirinya menyeselkan sikap Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD kepsul yang tidak mengambil pusing atas persoalan ini.”Seharusnya BK bisa
tangani persoalan ini jangan hanya diam dong,”kilahnya. (din)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar