Pimpinan SKPD Diminta Jangan Jadi ”Pena dan Kertas” Bupati dan wakil

SANANA-- Anggota DPR Kepsul, menilai kalau selama ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, hanya berfokus pada persoalan pengurusan ADD, tetapi sejauh ini belum ada action dalam membangun desa terutama melalui program. Akibatnya, banyak desa yang hanya menunggu anggaran ADD dan tidak mengfungsikan SDA dan SDM desa yang bisa di jual.

Hal ini dikatakan oleh H. Ismail Kharie, kepada Posko Malut, bahwa tidak seharusnya pimpinan SKPD yang berorientasi dengan desa menunggu perintah Bupati dan wakil Bupati untuk menciptkan program kerja yang melibatkan para Kades dan BPD. Karena, selama ini yang terjadi Kades dan BPD sering ditemukan tidak masuk kantor alias beraktivitas di kantor.”Pimpinan SKPD jangan hanya menjadi ”kertas dan pena” Bupati dan wakil Bupati, tetapi bagaimana menyediakan pena dan kertas untuk bupati dan wakilnya,”katanya berilustrasi.

Dimana Haji Mail sapaan akrab pelanton partai Golkar ini, melihat kades dan BPD masuk kantor pada saat adanya rombongan dari kabupaten atau kecamatan. Kendati demikian, banyak persoalan yang terjadi di Desa dan BPD, misalnya data penduduk struktur desa masih jarang ditemukan.”Coba kita jalan-jalan keliling desa pasti akan ditemukan hal-hal sekecil itu, jangankan struktur, bendera Kabupaten saja hampir 90 persen tidak dimiliki Desa dan ini harus menjadi pekerjaan BPMD,”paparnya.

Akibatnya, berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kabupaten sulit memasang bendera Kabupaten dan ini diharapkan kepada BPMD dapat menciptakan pekerjaan melalui dunia usaha sablon. Jangan memikirkan untuk mengelolah SDA itu melalui program APBD.”Sebenarnya untuk Desa itu banyak Anggaran Pendapatan Desa . Apalagi, ada Desa atau kecamatan yang mempunyai pelabuhan laut, cobalah membuat satu kesepakatan untuk iuran kapal atau distribusi penumpang. Semua juga tergantung dari BPMD,”tandasnya. (din)