Setiap Tahun, Kepsul Rugi Rp 1 M

SANANA, PM–Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, diperkirakan setiap tahun mengalami kerugian sekitar 1 miliar, akibat botor bodong yang beredar di Pulau Taliabu dan Mangoli. Karena, selama ini motor-motor tersebut tidak pernah dipunggut retribusi pajak kenderaan.

Hal ini dikatakan  Kepala Samsat Sanana, Arifin Madjid, kepada Posko Malut, kemarin, bahwa pihaknya masih mencari solusi terkait dengan maraknya kendaraan tanpa surat yang masuk ke daerah Taliabu dan Mangoli.”kita masih mencari solusi untuk hal tersebut bersama pihak polres,”katanya.

Bila ada solusi terutama dalam penerbitan STNK, maka tidak menutup kemungkinan nilai angka pajak kendaraan di kepsul ini mencapai miliaran.”Kita sudah menghitungnya bila mereka bayar pajak, maka angka 1 miliar untuk pajak itu bisa dicapai,”akunya.

Selain persoalan motor tanpa surat, ternyata di kepsul juga masih diselimuti motor asal luar daerah yang masih enggan melakukan pembayaran pajak, karena setengah motor dari luar daerah itu masih berstatus kredit.”memang masih minim pembayaran pajak kendaraan motor maupun mobil dari luar daerah,”cetusnya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kepsul Kasat Lantas Polres Kepsul AKP Setyo Agus Hermawan, yang dihubungi secara terpisah, membenarkan kalau saat ini pihaknya masih terus melakukan penertiban. Dan langkah penertiban dilakukan mulai dari kapal yang masuk dari Ternate ke Sanana. Namun, untuk daerah pulau taliabu masih susah dijangkau, karena rata-rata motor dari Luwuk yang dibawah dengan menggunakan kapal kayu.”Kalau dari Ternate kita sudah bisa antisipasi, tapi kalau Taliabu masih ada kesulitan,”katanya.

Namun, dirinya mengakui kalau mobil tanpa plat ini memang sangat merugikan daerah, karena tidak membayar pajak.”Bagaimana mau bayar pajak kalau tidak ada surat, jadi susah, padahal jumlahnya sangat banyak, begitu juga kendaraan dari luar daerah yang beroperasi dengan plat luar rata-rata masih tersandung kredit,”tuturnya.

Ketika disentil mengani usulan warga untuk terbitkan STNK, Kasat sendiri mengaku sejauh ini belum ada pembicaraan ataupun perintah dari pimpinan terutama Dir Lantas Polda, kendati motor itu jelas sangat merugikan negara terutama daerah.”Belum ada pembicaraan diantara pucuk pimpinan mengenai hal tersebut,”tandasnya. (din)