SANANA,PM– Dimulainya
penerimaan calon praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) di masing-masing
Kabupaten/Kota di Malut, diharapkan agar bebas dari KKN. Hal itu disampaikan Wakil
Bupati Kep Sula Safi Pauwah, kepada Posko Malut.
Wakil Bupati Kep Sula Safi Pauwah |
Menurutnya, penerimaan calon
praja IPDN ini, harus benar-benar murni tanpa ada campur tangan dari siapapun.
Artinya, calon praja yang lulus berkas, benar-benar mereka yang memenuhi
syarat. “Saya harapkan penerimaan calon praja IPDN, bebas KKN. Yang lulus yakni
mereka yang benar-benar memenuhi syarat,” katanya, kemarin.
Disampaikannya lagi, diharapkan
juga bagi pimpinan yang ada di Kabupaten/Kota, untuk melakukan pengawasan dalam
penerimaan praja IPDN, sehingga apa yang diharapkan dalam penerimaan calon
praja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.“Bupati/Walikota saya
ajak untuk melakukan pengawasan juga dalam penerimaan praja IPDN ini,”
pungkasnya.
Hal ini dimaksudkan agar tiap
Kabupaten/Kota dapat bersaing dengan mengandalkan kompotisi untuk memperebutkan
kursi yang disediakan pemerintah pusat di IPDN. Karena selama ini banyak calon
yang menonjol saat diseleksi ditiap Kabupaten/kota, namun nyatanya tidak lulus
di Provinsi.”Banyak kekecewaan dari pimpinan daerah ketika mengetahui ada calon
dari daerah yang diandalkan juga tidak bias lulus, hingga itu kita perlukan
test yang benar-benar murni dan bebas dari KKN,”tandasnya. (din)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar