Sumber PAD Kurang, SKPD Salah Tanggap

SANANA, PM – Kurangnya sumber-sumber pendapat daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sula, sebagaimana dalam laporan APBD Perubahan 2011 mendapat sorotan sejumlah anggota DPRD Kepulauan Sula. Terjadi salah tanggap (mainset) SKPD terhadap standar suksesnya program di masing-masing instansi.

Anggota DPRD Abdurrahman Duwila menilai kondidi minimnya PAD karena ketidakmampuan  SKPD  melaksanakan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula.

“Ini salah satu kekeliruan mainset pimpinan SKPD tentang keberhasilan mereka yang didasarkan pada optimalisasi PAD. Padahal peningkatan kesejahteraan rakyat menuju munculnya sumber-sumber  PAD baru jauh lebih penting,” kata Kaka, begitu Abdurrahman disapa.

Peran SKPD misal Disperindag-kop UKM, Dishutbun, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pemberdayaan Perempuan, wajib ditingkatkan, terutama di bidang pemberdayaan dan produksi yang melibatkan masyarakat. SKPD-SKPD ini harus menitikberatkan programnya pada pemberdayaan dan produksi. “Di sisi akan muncul sumber-sumber pendapatan baru yang bisa meningkatkan PAD,” kata Kaka.

Dia mencontohkan, produksi perikanan selama ini ibarat jalan di tempat, sementara target PAD terus meningkat. Nah, bagiamana dengan program prooduksinya? Tentu, tambah Kaka, harus diikuti dengan pemberdayaan nelayan. “Kita semua tau, dalam bebertapa tahun terakhir, dinas ini menyalurkan bantuan alat tangkap ikan ke nelayan yang tidak sedikit. “Mana hasilnya, Adakah laporan produksi atas alat yang dibantukan ke nelayan itu di dinas?,” tanya Kaka.

Hal yang sama juga terjadi di SKPD yang lain, Perindag-kop, Disnaker, Pertanian, dan Dinas Hutbun. Kaka yakin, jika mainset ini tidak berubah, maka sulit bagi Kepulauan Sula untuk mencipta PAD yang tinggi. Oleh karena itu, Kaka berharap, sikap Bupati dan Wakil Bupati soal pemberdayaan masyarakat bisa diimplementasi dengan baik oleh pimpinan SKPD.(din)