Wakil Bupati: Juri MTQ Harus Objektif

  Amir : Semua Qori dari Kecamatan

SANANA – Wakil Bupati Kepulauan Sula Hi Safi Pauwah menginstruksikan kepada semua tim juri dalam perlombaan MTQ tingkat kabupaten agar melakukan penilaian yang objektif. ‘’Perlombaan MTQ tingkat Kabupaten Sula ke IV ini merupakan penyaringan kafilah untuk ikut bersaing di MTQ tingkat kabupaten,’’ ucapnya saat pembukaan MTQ tingkat Kabupaten Sula ke IV, Senin  malam kemarin.

Diakui Wabup, pemenang MTQ tingkat Kabupaten akan mewakili daerah ke tingkat Provinsi nantinya. Dan harapan kita bisa menjadi yang terbaik dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulaun Sula.”Tunjukan bakat dan prestasi secara sportif karena ini akan membawa nama daerah diajang Provinsi,’’ ujarnya.

Namun, diharapkan jelas Wakil Bupati dewan juri dapat bertindak adil dan sprotif dalam memberikan penilaian.”Dewan juri harus benar-benar adil dan sportif dalam memberikan penilaian untuk para khalifah,”tandasnya.

Sementara itu, ketua Panitia Amir Soamole, menjelaskan pergelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten Kep Sula ke IV ini diikuti 20 Kecamatan di kabupaten kepulauan Sula dan.”Pelaksanaan MTQ diharapkan bisa memunculkan gezah insani Qurani semakin muncul insan Qur’ani, dan kandungan Al-Quran diaplikasikan dalam kehidupan,” ungkap Amir.

Sehingga dalam pelaksanaannya nanti, dia berharap setiap kafilah yang dikirim oleh kecamatan bukan merupakan orang luar dari kecamatan itu sendiri. Menurutnya, bila ada kecamatan yang memakai orang luar akan ketahuan. “Kita harapkan pakai materi sendiri, jangan dari luar,” katanya.

Menurut dia, qori yang tampil sebagai pemenang nanti akan dibina untuk mewakili Kota Jambi dalam pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Malut tahun 2012. “Percuma bagus kalau pakai orang lain. Dikuatirkan nantinya saat akan kita pakai malah tak bisa,” sebutnya.

Lalu bagaimana dengan sanksi bila di lapangan nanti ditemukan adanya kafilah yang diperkuat dari luar? Dia mengatakan, tak menutup kemungkinan hal itu terjadi, namun pihaknya tak bisa berbuat karena tak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. “Mengenai kewenangan dan sanksi ada LPTQ saat technical meeting. Kita harap objektif dan jujur. Begitu juga dengan penilaian nantinya, mudah-mudahan tak ada yang pakai dari luar,” ucapnya. (chu)