SANANA—Jangan heran ketika
sejumlah pekerjaan yang terbengkal dan diduga merugikan negara tidak ada yang
bisa dijerat dengan hukum berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Daerah
Kabupaten kepulauan Sula. Hal ini berakibat lemahnya nilai pengawasan yang
dilakukan pihak Inspektorat daerah terhadap sejumlah pelanggaran terkait dengan
proyek yang terjadi di Kabupaten kepulauan Sula. Akibat, nama bupati selalu
menjadi kambing hitam ketika aksi berlangsung.
Padahal, yang terjadi dilapangan
lain dari dugaan dimana para yang melakukan pemeriksaan terhadap proyek-proyek
itu ternyata telah di”sokong” sepiring nasi agar semua hasil temuan bisa
diselesaikan.”Torang kalau melakukan pemeriksaan baik proyek yang ada para
kontraktor langsung meminta nomor hp dan malamnya diajak makan,”kata salah satu
petugas yang tidak mau dikorankan namanya.
Bahkan ceritanya awal bulan lalu
ketika ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan atas kekayaan pejabat ada oknum
pejabat malah tidak transparan untuk memberikan laporan atas kekayaan yang
dimiliki. Sementara diketahui oknum pejabat itu banyak memiliki harta yang
tidak bergerak.”Kita pernah melakukan pemeriksaan tetapi malah diperintahkan
untuk kembali, tapi setelah kembali malah diperintahkan untuk makan dan meminta
laporan itu akan diselesaikan bersama pimpinan.”keluhanya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat
Kamaluddin Sangadji ketika dikonfirmasikan mengaku belum mengetahui adanya
kegiatan-kegiatan seperti itu.”Saya baru menjabat dan belum bisa memberikan
keterangan,”paparnya. Sedangkan, mantan Kepala Inspektorat Safrin Gaelea,
sejauh ini belum bisa dikonfirmasikan. (chu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar